SMPN3 PRINGSEWU --- Keaksaraan sangat dibutuhkan untuk menjamin perdaiaman. Data badan dunia UNESCO menunjukkan, negara-negara yang mengalami konflik diperkirakan ditempati oleh lebih dari 40% penduduk putus sekolah usia sekolah dasar yang minim dalam pemahaman keaksaraan.

Demikian diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengutip data UNESCO dalam kegiatan puncak peringatan Hari Aksara Internasional ke-47 yang tahun ini dipusatkan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu (16/9) siang.

"Keaksaraan dan perdamaian memiliki relevansi yang sangat luar biasa pada masa sekarang. Di tingkat internasional, saat ini kita masih menyaksikan adanya berbagai gejolak yang terjadi di beberapa belahan dunia. Hubungan antara keaksaraan dan perdamaaian terlihat makin nyata antara lain ditunjukkan bahwa beberapa negara yang mengalami gejolak dan kekerasan yang berkepanjangan cenderung memiliki tingkat keaksaraan yang terendah di dunia,” katanya.

Oleh sebab itu, kata Mendikbud yang juga menjadi salah satu ketua komisi di UNESCO menambahkan, konflik tetap menjadi salah satu hambatan utama dalam pencapaian Pendidikan untuk Semua (PUS) dan pembangunan milenium (MDGs’).

Dikatakan Nuh, keaksaraan merupakan landasaan penting untuk memungkinkan setiap warga negara menjadi individu pembelajar. Kemampuan keaksaraan membuka kesempatan luas bagi setiap individu untuk mengenal dunia sekitarnya, memahami berbagai faktor yang mempengaruhi lingkungannya, berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional dan kehidupan demokrasi, serta memperkuat identitas budayanya.

"Bagi warga Indonesia, aksara bukanlah suatu hal yang baru. Indonesia yang memiliki lebih dari 300 etnik dan 680 bahasa daerah telah memiliki tradisi keaksaraan sendiri. Sejak dulu telah dikenal aksara lokal, seperti aksara palawa, batak, kawi, dan pegon,” katanya.

Indonesia juga, jelas Mendikbud, mengenal tradisi dan ekspresi lisan yang sangat kuat yang disampaikan melalui petuah secara turun menurun. Aksara bukan hanya sekedar simbol grafis, melainkan juga mencerminkan budaya ujaran. "Ujaran melahirkan nilai-nilai yang kemudian diterjemahkan menjadi ajaran. Ajaran inilah yang secara turun menurun menjadi budaya lisan yang sangat kuat. Oleh karena itu, Indonesia tidak mutlak atau absolut buta terhadap aksara terutama untuk aksara lisan atau ungkapan verbal,” katanya.

Nuh juga menjelaskan, keaksaraan merupakan hak asasi manusia yang fundamental, dan dasar dari semua pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat. "Keaksaraan juga dapat mengubah kehidupan manusia, sehingga memungkinkan mereka untuk membuat pilihan berbasis informasi dan memberdayakan individu untuk menjadi agen perubahan,” katanya.

Mengungkapkan data keaksaraan, mantan Menkominfo ini menjelaskan, bahwa berbagai upaya yang dilakukan menunjukkan hasil sangat positif, antara lain terlihat dengan makin meningkatnya tingkat keaksaraan menjadi sebesar 95,6 persen atau tinggal sekitar 6,7 juta orang yang tuna aksara pada tahun 2011.

Selain itu, disparitas antarprovinsi juga menunjukkan penurunan yang signifikan, hanya tersisa dua provinsi dengan persentase tuna aksara orang dewasa di atas 10%, yaitu Papua dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Meski demikian, provinsi yang persentasenya kecil masih mempunyai angka absolut tuna aksara yang cukup besar karena jumlah penduduk yang besar seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

"Pemerintah berkomitmen untuk menuntaskan ketunaaksaraan pada tahun 2015. Berdasarkan kelompok usia, saat ini terdapat sekitar 500 ribu tuna aksara untuk kelompok usia 15-24 tahun, sekitar 2 juta untuk kelompok usia 25-44 tahun, dan 3,9 juta untuk kelompok usia 45-59 tahun,” ungkapnya.

Berkait tentang strategi penuntasan buta aksara, Nuh mengatakan, pada tahun 2013-2015 strategi penuntasan tuna aksara akan difokuskan pada daerah 3 T dan klaster 4 (reaching the unreached). Sebagai contoh, untuk Papua dilakukan Gerakan Daerah Pengentasan Ketunaaksaraan yang akan disertai Peraturan Daerah Khusus; Gerakan Pemberdayaan Masyarakat yang lebih menyeluruh untuk provinsi lainnya; serta layanan keaksaraan berbasis bahasa Ibu yang disertai bahan ajar elektronik dan perangkatnya sehingga mudah diakses oleh penduduk pada daerah yang tersebar, berpencar dan sulit dijangkau.